Perkembangan Kolonialisme Barat di Indonesia

Perkembangan Kolonialisme Barat di Indonesia. Bagaimana sejarah perkembangan penjajahan di negara Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme, mulai dari voc, penjajahan prancis-belanda, penjajahan inggris, penjajahan belanda, hingga masa tanam paksa? Sebelum menjadi negara yang merdeka seperti saat ini, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara asing. Ini dikarenakan banyaknya sumber daya alam yang melimpah di tanah air kita tercinta ini. Para penjajah selalu memiliki tujuan sama, yakni mengambil sumber daya alam kita yang bahkan hingga saat ini melimpah ruah. Begitu pula dengan para penjajah yang berasal dari barat. Berikut adalah riwayat perkembembangan kolonialisme mereka di Indonesia.

VOC

Ini adalah salah satu kongsi dagang Belanda yang memiliki garis wilayah di daerah Hindia Timur. Merupaka singkatan dari Vereenigde Oostindische Compagnie. Di dalamnya tedapat enam orang pengurus yang dijuluki sebagai “Bewindhebbers der VOC” dengan tambahan pengurus harian sejumlah 17 orang yang dijuluki sebagai Heeren XVII.

Hak Khusus VOC

Walaupun merupakan kongsi dagang, VOC juga diberikan hak khusus oleh parlemen Belanda diantaranya adalah sebagai berikut:

• Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat
• Menyatakan adanya perang maupun perdamaian
• Memproduksi senjata dan benteng-benteng
• Mencetak mata uang
• Mengangkat maupun memberhentikan pegawai
• Mengadili perkara dan kasus

Tahun 1609 adalah tahun dimana Pieter Both ditugaskan sebagai Gubernur Jendral VOC yang ada di Ambon. Mengemban misi utama untuk memimpih VOC dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang dari Eropa. Mereka kemudian memindahkan kantor pusat ke Jayakarta.

Alasan VOC Dibubarkan

Selain melakukan monopoli perdagangan, mereka juga menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung. Hingga pada akhirnya dibubarkan pada 31 Desember 1799. Mereka dibubarkan dikarenakan faktor-faktor berikut ini:

• Ditemui banyak praktek korupsi karena gaji pegawai VOC rendah
• VOC tidak cukup mampu untuk bersaing dengan inggris (EIC) maupun Perancis (FIC)
• Walaupun terus merugi, mereka tetap memberikan dividen pada para pemegang saham
• Terjadinya perang Belanda melawan Inggris
• Jatuhnya kongsi dagang VOC di daerah sekitar India & mulai adanya kebebasan pelayaran pihak-pihak Inggris ke Indonesia

Penjajahan Prancis – Belanda

Pada tahun 1790-an sedang terjadi perang koalisi satu di daratan Eropa. Ini menyebabkan Belanda kalah dan membuat raja Willem V akhirnya meminta perlindungan dari pihak Inggris. Pada saat itu Napoleon Bonaparte yang memimpin Prancis menempatkan Louis Napoleon sebagai pemimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem Daendels untuk menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda. Dengan mengemban tugas utamanya untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan pihak Inggris. Daendels juga rupanya memiliki banyak kebijakan yang lebih condong kepada kediktatoran selama kepemimpinannya. Salah satunya adalah sistem kerja rodi yang diadakannya demi membangun jalan raya pos dari Anyer-Panarukan.

Cara kekuasaannya yang cenderung semena-mena, membuatnya akhirnya diturunkan dengan harapan agar citra Hindia Belanda tidak buruk di mata dunia. Penarikan Daendels membuat dampak buruk pada Belanda. Mereka akhirnya malah dikuasai oleh Inggris. Maka berakhirlah penjajahan Prancis-Belanda pada saat itu dan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.

BACA JUGA: SEJARAH PERKEMBANGAN KERAJAAN MAJAPAHIT DI NUSANTARA

Penjajahan Inggris

Indonesia juga pernah dijajah oleh Inggris pada tahun 1800-an. Pada saat itu wakil gubenur di Jawa adalah Thomas Stamford Raffles. Pemerintahan Raffles memiliki tujuan utama dengan mengeklaim akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keputusannya yang paling terkenal adalah diterapkannya sistem sewa tanah. Hal tersebut ditengarai tidak akan membebani rakyat. Namun kondisi Eropa yang tidak stabil membuat Thomas Stamford Raffles akhirnya berhenti dari jabatannya di Indonesia.

Kekalahan Perancis akhirnya mengakhiri perang koalisi pula. Negara-negara yang menjadi sekutu dari Prancis kompak untuk mengambil keputusan untuk memperkuat Belanda sebagai benteng untuk melawan Perancis. Akhirnya Indonesia dikembalikan lagi ke tangan Belanda.

Penjajahan Belanda

Dengan adanya Inggris yang menjajah Indonesia, pihak belanda mengirimkan sebuah komisi khusus untuk mengangani hal ini. Komisi yang dibentuk tersebut terdiri dari Cornelis Th. Elout sebagai ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen adalah sebagai anggota.

BACA JUGA: KRONOLOGI PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA 1945

Van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal setelah komisi dibubarkan. Capellen memiliki sistem pemerintahan dengan pola konservatif. Ia menerapkan kebijakan monopoli yang juga hampir mirip dengan VOC, yaitu:

Masa Tanam Paksa

Pada tahun 1830 dimana van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, ia menciptakan peraturan baru ‘tanam paksa’ atau Cultuurstelsel. Ini diadakan dengan tujuan untuk mendapatkan untung berlebih demi menutup defisit keuangan Belanda yang pada saat itu menipis. Latar belakang dilakukannya tanam paksa ini adalah:

• Menurunnya defisit anggaran belanja Belanda karena Perang kemerdekaan Belgia dan perang diponegoro
• Keadaan di pulau Jawa tidak cukup menguntungkan pada saat itu
• Perdagangan dan perusahaan dari belanda mengalami kemunduran hingga mendekati bangkrut

Pokok-pokok ketentuan Tanam paksa yang dibuat dan dijanjikan oleh pemerintah Belanda:

• Para penduduk di Indonesia yang memiliki tanah wajib menanami 1/5 bagian tanahnya dengan tanaman tertentu yang telah ditentukan pemerintah
• Tanah tersebut akan dibebaskan dari pajak kolonial
• Pengerjaan tanah adalah sekitar 3 bulan
• Risiko kegagalan dalam penanaman ditanggung pemerintah
• Hasil tanaman yang telah diwajibkan untuuk dirawat harus diangkat sendiri ke pabrik dan mendapat upah ganti rugi
• Kelebihan dari pengukuran hasil panen akan langsung diganti oleh pemerintah
• Waktu yang telah ditentukan untuk menanam tanaman, harus dan wajib tidak melebihi waktu menanam yang telah ditentukan

Sayangnya terjadi banyak pelanggaran dari ketentuan tanam paksa sesungguhnya contohnya adalah:

• Tanah yang ditanami ternyata malah lebih dari 1/5 lahan
• Tanah yang ditanami tanaman wajib rupanya masih saja terkena pajak
• Ditemui banyak sekali petugas yang curang dan berusaha mendapatkan hasil yang lebih banyak dari kesepakatan
• Tanah yang ditanami tanaman wajib malah cenderung memilih tanah yang lebih subur daripada tanah yang lain

Politik Liberal Kolonial

Golongan liberal yang telah berhasil menguasai parlemen akhirnya memiliki peluang menciptakan undang-undang dasar. Dengan tujuan membatasi kekuasaan raja. Akhirnya dibuatlah undang-undang de Waal yang di dalamnya berisi:

1. Undang-undang Gula yang di dalamnya menyebutkan bahwa kegiatan penanaman tebu harus dilakukan oleh pengusaha swasta dan tidak menggunakan sistem tanam paksa
2. Undang-undang Agraria yang di dalamnya berisi mengenai keterangan bahwa gubernur jenderal dan rakyat dilarang untuk menjual tanah kepada orang asing namun tetap dapat menyewakannya dalam jangka waktu 75 tahun

Pengaruh Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia

Adanya penjajahan kolonialisme dan imperialisme juga turut memberikan dampak pada beberapa hal di Indonesia, misalnya dalam hal politik, sosial ekonomi dan budaya.

Politik

Para Bupati yang ada disini akhirnya dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal jika mengaca pada adat, posisi bupati diambil secara turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati akhirnya malah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Belanda dan Inggris juga menginvasi segala urusan di kerajaan mulai dari pergantian tahta kerajaan dan lain sebagainya sehingga imperialis malah mendominasi politik di Indonesia.

Sosial Ekonomi

Karena perdagangan telah dimonopoli oleh VOC, maka perdagangan asli milik pribumi nusantara semakin menurun di panggung perdagangan Internasional.

Budaya

Dalam hal budaya, karena telah menghapus kedudukan penguasa menjadi pegawai pemerintah, membuat kewibawaan para penguasa pribumi menjadi runtuh. Selain itu, upacara dan tatacara yang sebelumya telah diberlakukan di lingkungan kerajaan secara turun temurun dibuat menjadi lebih sederhana hingga ikatan tradisi di dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.